
Lombok Utara NTB - Sehubungan dengan perkara perdata No 199/Pdt.G/2024/PN. Mtr, antara I Wayan Ardana Putra Dkk sebagai para Penggugat melawan Ayu Ariani Dkk sebagai para Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mataram melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek sengketa, Kamis (13/02/2025).
Objek sengketa dalam perkara perdata tersebut berupa sidang tanah pekarangan berupa Sertifikat Hak milik No. 57 tanggal 28 Februari 2024, Surat Ukur Nomor 60/MLK/2024 tanggal 12/02/2025, Luas 9247 M⊃2;, yang saat ini masih atas nama Elisabeth Ariani Delhaes (Tergugat 3), terletak di Desa Malaka Kabupaten Lombok Utara.
PS tersebut dipimpin Majelis Hakim PN Mataram Lalu Sandi SH., yang disaksikan dan dihadiri para penggugat, Para Tergugat, serta Pengacara kedua belah pihak, perwakilan BPN Lombok Utara, serta dihadiri oleh aparat Desa setempat, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Malaka.
Sementara itu Pengacara Penggugat H. Akhmad Salahuddin SH., dari Rajawali Low Office menjelaskan PS ini salah satu proses dalam persidangan untuk membuktikan objek yang dipersengketakan benar-benar sesuai fakta.
“Hari ini Jadwal dari PN Mataram melaksanakan Sidang lanjutan, hanya saja sidang kali ini dilaksanakan langsung di Objek Lahan sengketa guna mengecek secara langsung untuk membuktikan secara bersama-sama kebenaran terhadap Objek yang dipersengketakan tersebut, ”ucapnya.
Ahmad Salahuddin menceritakan bahwa sebelumnya pihak nya mendapatkan informasi bahwa Sudah 3 X petugas BPN Lombok Utara mengirim surat kepada Tergugat untuk mengukur lahan di objek atas permintaan Polres Lombok Utara namun belum bisa direalisasikan.
Lanjutnya, Laporan Penggergahan pernah dilayangkan oleh Tergugat ke Polres Lombok Utara, namun karena tidak memiliki Alas hak Laporan tersebut tidak bisa diproses.
Begitu pula Laporan yang dilayangkan Pengacara Tergugat terhadap Penggugat atas dugaan Memalsukan Keterangan Palsu di Akta otentik sebagaimana dijelaskan dalam pasal 262 dan 266. Atas laporan ini Polda NTB menerbitkan SP3 karena sesuai hasil penyelidikan tidak ditemukan Peristiwa Pidana.
Menurutnya, PS ini semoga dapat membuahkan titik terang terhadap perkara ini dan kita berharap semua pihak menghargai dan menghormati hasil dari seluruh proses hukum yang telah berjalan sangat panjang ini. (Adb)